Jakarta - Presiden Palestina, Mahmud Abbas, menghadapi hambatan tak terduga jelang sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang akan digelar di New York, Amerika Serikat. Abbas mendapatkan penolakan visa oleh AS, sehingga tidak bisa hadir secara langsung dalam pertemuan penting tersebut.
Namun demikian, teknologi memberikan jalan bagi Palestina untuk tetap bersuara. PBB mengonfirmasi bahwa negara Palestina mengirimkan pernyataan yang sudah direkam sebelumnya oleh Presiden Abbas dan akan diputar dalam sesi sidang Majelis Umum.
Melansir laporan Al Jazeera, debat tingkat tinggi PBB yang dimulai pada 23 September ini menjadi batas penting karena dihadiri oleh banyak pemimpin dunia. Pertemuan tersebut diselenggarakan atas inisiatif Prancis dan Arab Saudi demi memacu kemajuan dalam solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
Editor Diplomatik Al Jazeera, James Bays, menyatakan bahwa fokus utama pembahasan di Majelis Umum kali ini adalah isu Gaza yang sangat pelik. Bays pun menyoroti kondisi yang jarang terjadi yakni penolakan visa untuk Abbas. Menurutnya, dukungan mayoritas negara agar Abbas bisa berpidato lewat video menegaskan betapa kuatnya dukungan internasional bagi Palestina dan Gaza, sementara dukungan terhadap Israel dan AS jauh lebih minim saat ini.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengutuk keras penolakan visa tersebut yang menurutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan dan bentuk hukuman yang tidak sepatutnya diterima Palestina. Mansour menegaskan bahwa Palestina tidak akan mengurangi komitmen mereka untuk berpartisipasi secara penuh di forum PBB.
Sidang Majelis Umum PBB ke-80 sendiri sudah dimulai sejak 9 September, dan agenda puncaknya akan berlangsung sepanjang minggu ini di pusat PBB di New York.
Dengan dukungan teknologi, meski Abbas tak bisa hadir langsung, suara Palestina masih tetap tersampaikan di panggung dunia.
