Jakarta, Naralapor – OpenAI baru-baru ini merilis aplikasi terbaru bernama Sora 2, sebuah platform AI yang mampu menciptakan konten visual termasuk video berdurasi 20 detik lengkap dengan audio. Dalam waktu kurang dari 5 hari sejak peluncurannya pada 1 Oktober 2025, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 1 juta kali. Namun, kemunculan Sora 2 memicu kontroversi seputar hak cipta, terutama dari Jepang.
Media Jepang IT Media melaporkan bahwa pemerintah Jepang telah secara resmi meminta OpenAI untuk menghentikan pelanggaran hak cipta karakter-karakter dari anime, manga, dan video game Jepang yang digunakan tanpa izin dalam konten yang dihasilkan oleh Sora 2.
Di media sosial, bermunculan video yang menampilkan karakter-karakter populer dari waralaba seperti One Piece, Demon Slayer, Pokemon, dan Mario. Hal ini menjadi keprihatinan besar karena karya-karya tersebut merupakan aset intelektual yang sangat berharga bagi Jepang.
Dalam konferensi pers Kantor Kabinet Jepang, Menteri Negara untuk Strategi Kekayaan Intelektual dan AI, Minoru Kiuchi, menyatakan bahwa manga dan anime adalah harta karun budaya yang tidak tergantikan dan merupakan kebanggaan Jepang di kancah global.
"Kami telah meminta OpenAI, yang berbasis di Amerika Serikat, untuk menahan diri dari perilaku yang melanggar hak kekayaan intelektual Jepang," ujar Kiuchi.
Sementara itu, Menteri Digital Jepang, Masaaki Taira, juga menegaskan harapan agar OpenAI mengambil langkah sukarela untuk mematuhi permintaan ini. Jika tidak, OpenAI bisa saja dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Promosi AI Jepang yang mulai berlaku sejak 1 September 2025.
Undang-undang ini bertujuan menjadikan Jepang sebagai negara yang paling ramah dengan pengembangan dan penggunaan AI, tapi juga mengatur pencegahan pelanggaran hak cipta yang mungkin timbul dari teknologi AI.
Pasal 16 Undang-Undang tersebut memberikan pemerintah kewenangan untuk melakukan penelitian dan investigasi terhadap penggunaan AI yang berpotensi melanggar hak atau kepentingan warga negara, termasuk pengembangan teknologi AI yang digunakan dengan cara yang tidak pantas.
Future of Privacy Forum mencatat, meskipun undang-undang ini tidak menyertakan sanksi tegas, pelaku usaha diimbau untuk bekerjasama dan mencegah penyalahgunaan AI.
OpenAI sendiri mengaku telah menghubungi beberapa agensi bakat dan studio kreatif satu pekan sebelum peluncuran Sora 2 untuk menawarkan opsi pengecualian penggunaan visual mereka dalam data pelatihan. Namun, detail agensi yang dihubungi tidak diumumkan, dan belum jelas apakah studio Jepang juga mendapat pemberitahuan.
Kritik dari publik Jepang tidak hanya menyasar OpenAI, tapi juga pemerintah dan pemegang hak cipta lokal yang dianggap lambat merespons potensi pelanggaran ini.
Pada 4 Oktober 2025, CEO OpenAI, Sam Altman, mengumumkan lewat sebuah blog bahwa OpenAI akan memperbarui mekanisme kontrol hak cipta di Sora 2. "Kami akan memberikan pemegang hak kendali lebih rinci atas pembuatan karakter, mirip dengan model opt-in untuk kemiripan, namun dengan kontrol tambahan," katanya.
Altman menjanjikan bahwa pemegang hak cipta akan memiliki kemampuan menentukan bagaimana karakter mereka dipakai, atau bahkan melarang penggunaannya sama sekali dalam kreasi AI.
Situasi ini menjadi pukulan bagi dunia kreatif Jepang, namun juga membuka babak baru diskusi seputar regulasi hak cipta dan penggunaan AI di tingkat internasional.
