Jakarta – Pembatasan kecepatan internet atau yang dikenal dengan praktik throttling kini menjadi sorotan serius. Kebijakan ini dianggap memiliki dampak negatif yang bukan hanya terasa oleh pengguna sehari-hari, tetapi juga berisiko mengganggu ketahanan keamanan siber nasional serta pertumbuhan ekonomi digital.
Menurut pengamat keamanan siber dan ketahanan, Ardi Sutedja K., throttling berpotensi menciptakan celah kerentanan yang bisa menjadi sasaran aktor jahat.
"Ketika pemerintah atau penyedia jasa internet membatasi kecepatan akses, mereka secara tidak langsung menciptakan kerentanan sistemik yang dapat dieksploitasi oleh aktor jahat," ujar Ardi dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (3/9/2025).
Ardi mencontohkan bahwa meskipun negara-negara dengan infrastruktur digital kuat seperti Estonia dan Korea Selatan pernah menjadi korban serangan siber, Indonesia yang masih dalam tahap membangun ketahanan digital punya risiko yang sama, bahkan lebih tinggi jika kebijakan throttling diterapkan.
"Bayangkan sebuah sistem pertahanan siber nasional yang harus beroperasi dalam kapasitas terbatas akibat pembatasan ini, sehingga pembaruan keamanan tertunda, deteksi ancaman melambat, dan respons terhadap serangan jadi tidak optimal," jelasnya.
Dampak pembatasan internet ini juga terlihat nyata pada aktivitas ekonomi digital Indonesia. Sektor-sektor kritis seperti perbankan, startup teknologi, dan bahkan investasi asing dapat mengalami hambatan akibat kualitas internet yang tidak stabil.
"Bagaimana mungkin kita mendorong inklusi keuangan lewat fintech dan perbankan digital kalau infrastruktur internetnya saja tak dapat diandalkan?" ujarnya.
Lebih lanjut, Ardi menegaskan bahwa throttling bukan solusi keamanan siber; justru sebaliknya, praktik ini menimbulkan titik-titik lemah baru yang bisa disusupi pihak tak bertanggung jawab.
Dalam pandangan Ardi, Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat untuk menjadi pemimpin digital di kawasan, seperti populasi muda yang melek teknologi, ekosistem startup yang dinamis, dan pasar konsumen digital yang terus berkembang. Yang dibutuhkan sekarang adalah kebijakan yang mendukung dan membuka peluang, bukan membatasi.
"Masa depan digital Indonesia bakal ditentukan dari langkah yang kita ambil hari ini. Kami berharap pemerintah meninggalkan praktik throttling dan memilih jalur kebijakan yang mendorong internet terbuka, aman, dan penuh inovasi demi kemajuan ekonomi dan sosial," pungkas Ardi.
