Jakarta, Naralapor – Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, tengah merancang gebrakan besar di bidang digitalisasi pemerintahan melalui perannya sebagai Ketua Government Technology (GovTech). Inisiatif ini menjadi bagian strategis untuk meningkatkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Dalam perbincangan di Kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, Selasa (9/9/2025), Luhut mengungkapkan bahwa perintah Presiden untuk memegang komando GovTech datang sekitar tujuh bulan lalu. "Saya hanya pegang perintah Presiden, dia bilang 'saya sudah tanda tangan 2 hari yang lalu Pak Luhut jadi Ketua Government Technology'" ujarnya.
Pengalamannya selama pandemi Covid-19 menjadi pelajaran berharga bagi Luhut tentang pentingnya sistem kesehatan digital yang terintegrasi, salah satunya melalui aplikasi PeduliLindungi yang saat ini telah digunakan oleh lebih dari 120 juta orang.
Fokus utama Luhut kini adalah mengembangkan GovTech berbasis kecerdasan buatan (AI). "Sistem ini akan membaca, mengolah, dan menyatukan data dari berbagai layanan pemerintahan, termasuk sistem Online Single Submission (OSS)," ujar Luhut. Ia optimis bahwa AI dapat mempercepat proses pengolahan regulasi yang selama ini memakan waktu dan membantu menutup celah penyalahgunaan, bahkan mencegah praktik suap.
"Sehingga dengan demikian tidak akan bisa ada yang disogok lagi. Akan sangat kurang. Sampai pada OSS, Online Single Submission, kita akan berbasis AI," tambahnya.
Demonstrasi awal sistem GovTech ini akan dilakukan melalui pilot project di Banyuwangi pada bulan ini. Bila berhasil, teknologi tersebut akan dikembangkan dan diterapkan di 514 kabupaten dan kota pada awal tahun depan.
Tidak hanya itu, GovTech juga akan dikoneksikan dengan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) yang sedang dirancang untuk sektor kesehatan, terutama terkait perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Luhut menargetkan integrasi ini bisa berjalan penuh dalam tiga tahun ke depan.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong transformasi digital dalam pemerintahan Indonesia, menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien sekaligus menutup peluang praktik korupsi di berbagai sektor.
(dem/dem)
