Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog. Ajakan ini menyusul kenaikan harga beras yang terjadi di 214 kabupaten/kota pada akhir Agustus 2025.
Dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Beras secara virtual, Kamis (4/9/2025), Tito menegaskan pentingnya penyaluran beras cadangan pemerintah sebagai langkah intervensi untuk menjaga kestabilan harga pangan. “Tolong, waktunya kita memanfaatkan betul beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog ini untuk melakukan intervensi oleh pemerintah di 214 kabupaten/kota,” ucapnya.
Beras menjadi penyumbang utama inflasi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025. Jumlah daerah dengan kenaikan harga beras meningkat dari 200 menjadi 214 kabupaten/kota hanya dalam kurun waktu satu minggu pada Agustus 2025. Kondisi ini mendorong Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog bersama Pemda mengintensifkan operasi pasar melalui distribusi beras SPHP.
Mendagri pun mengingatkan agar Pemda segera berkoordinasi dengan Bulog untuk memperlancar penyaluran beras tersebut terutama bagi masyarakat kurang mampu. Monitoring ketat terhadap daerah yang aktif mendukung program ini juga akan dijalankan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun optimistis operasi pasar yang dilaksanakan secara berkelanjutan hingga Desember 2025 bisa menurunkan harga beras lebih stabil. “Kalau ini bergerak satu bulan, apalagi rencana kita sampai Desember, kami yakin [penurunan] harga akan terus menerus terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut target penyaluran beras SPHP mencapai 1,3 juta ton sampai akhir 2025. Bulog juga sudah menerjunkan tim untuk memantau dan mengawal distribusi beras di seluruh wilayah terdampak.
“Gudang-gudang kami di daerah akan melayani seluruh permintaan—baik dari kabupaten/kota hingga kecamatan—agar penyaluran berjalan optimal,” jelas Ahmad Rizal.
Rapat tersebut juga diikuti Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan para perwakilan dari 214 daerah yang terdampak lonjakan harga beras. Dengan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah, diharapkan stabilitas harga beras dapat segera terwujud.
