Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 12 triliun kepada DPR RI untuk tahun anggaran 2026. Jika disetujui, total pagu anggaran yang diterima Kementerian Sosial mencapai lebih dari Rp 92 triliun.
“Pagu anggaran kita sekitar Rp 80 triliun lebih untuk 2026,” ujar Gus Ipul usai menggelar rapat tertutup bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Tambahan anggaran ini diajukan untuk memperkuat tiga program prioritas utama Kementerian Sosial. Pertama, pemutakhiran data yang saat ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Kedua, program Sekolah Rakyat yang bertujuan membantu keluarga penerima manfaat naik kelas, dengan target lebih dari 300 ribu keluarga tiap tahunnya. Ketiga, memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat dan efektif.
"Target kita lebih dari 300 ribu keluarga penerima manfaat yang naik kelas setiap tahun. Itu tiga program utama: konsolidasi data, bansos tepat sasaran, dan sekolah rakyat," jelas Gus Ipul.
Selain itu, usulan anggaran tambahan juga akan membiayai bantuan sosial adaptif untuk penanganan bencana, serta program makan gratis untuk lansia terlantar berusia di atas 75 tahun. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2025 namun belum masuk anggaran.
“Kita masih mengusulkan tambahan karena ada beberapa program yang belum terakomodasi, seperti bansos adaptif untuk kebutuhan bencana dan program permakanan lansia,” tambahnya.
Menyoroti kebutuhan lain, Gus Ipul mengatakan bantuan untuk anak yatim piatu dan penyandang disabilitas juga belum termasuk dalam anggaran saat ini. Ia berharap program-program tersebut dapat menerima dukungan penuh dari DPR melalui Komisi VIII.
“Bantuan untuk yatim piatu dan penyandang disabilitas juga belum tercover. Ini bagian dari tugas pokok Kementerian Sosial yang kami ajukan untuk mendapatkan dukungan,” pungkasnya.
