Jakarta – Dalam sebuah rapat kerja di Komisi IX DPR RI, anggota DPR Irma Chaniago mengusulkan agar kata 'gratis' yang selama ini melekat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihapuskan. Usulan ini muncul karena kata 'gratis' dianggap membawa konotasi negatif yang bisa mempengaruhi persepsi masyarakat tentang program tersebut.
Dalam rapat yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025), Irma menekankan bahwa tujuan Presiden dan pemerintah melalui program MBG sangat mulia, yakni meningkatkan kecerdasan (IQ) anak bangsa melalui pemenuhan gizi yang berkualitas. Oleh sebab itu, menurutnya, kata 'gratis' justru mengurangi nilai program tersebut.
"Makan bergizi gratis ini sebaiknya yang gratisnya itu dihapus, Pak. Makan bergizi saja. Nggak usah pake gratis karena konotasinya negatif," ujar Irma.
"Karena niat dari presiden, niat dari pemerintah, memberikan ini kepada anak-anak bangsa ini adalah niat yang sangat baik. Yang sangat mulia untuk anak-anak bangsa ini punya IQ yang lebih tinggi dari yang ada sekarang," tambahnya.
Selain membahas penghapusan kata 'gratis', Irma juga menyoroti masalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang sering disalahgunakan dan diperjualbelikan pada pelaksanaan MBG. Ia menyoroti pentingnya tenaga ahli yang memahami aspek gizi dan higienis dalam pengelolaan katering program ini. Menurutnya, tiga orang yang dikontrak oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menangani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memiliki keahlian di bidang keuangan dan administrasi, gizi, serta higienis makanan dan pengelolaan dapur.
"Dia harus tahu di mana meletakkan pangan kering dan pangan basah. Harus ada room untuk meletakkan pangan kering dan basah. Itu harus tersedia di SPPG, dan kontrol oleh Kemenkes dan BPOM RI harus dilakukan terus menerus," jelas Irma.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang ikut hadir dalam rapat tersebut menyatakan akan membawa usulan penghapusan kata 'gratis' dalam program MBG ini ke Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden dan akan mempertimbangkan sisi edukatif dari istilah tersebut.
"Untuk program yang nanti gratisnya dihilangkan, coba nanti kami akan sampaikan," ucap Dadan.
"Apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak supaya mungkin ada lebih edukatif," imbuhnya.
Usulan ini muncul di tengah upaya pemerintah menjaga mutu dan efektivitas program makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, sekaligus memberikan perhatian serius pada aspek higienis dan pengawasan dalam pelaksanaan MBG agar terjadi peningkatan kesehatan dan kecerdasan generasi muda.
