Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, mengingatkan kepada Kementerian Ekonomi Kreatif dan UMKM agar lebih optimis dan mampu mempertanggungjawabkan usulan tambahan anggaran yang dilayangkan untuk tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan setelah Saleh mendengarkan paparan anggaran dari kedua kementerian tersebut dalam rapat yang digelar Kamis (4/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Saleh menegaskan bahwa masyarakat saat ini sudah sangat kritis dalam menilai kinerja pemerintah, termasuk kementerian. Oleh karena itu, fokus utama dalam pembahasan anggaran haruslah pelayanan bagi masyarakat luas.
"Saya minta kepada kedua kementerian ini (UMKM dan Ekraf), ini tolong betul-betul diperhatikan, masyarakat kita kan sekarang mulai kritis nih, ya kan, mulai memperhatikan kinerja dari pemerintah, mulai memperhatikan kinerja seluruh lembaga pemerintahan," ujar Saleh.
Saleh mengingatkan bahwa menteri dan jajaran bukanlah posisi untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, kegagalan memfokuskan anggaran pada pelayanan masyarakat merupakan kegagalan yang besar.
"Mohon maaf walaupun Bapak jadi menteri, wakil menteri, deputi, dirjen dan seterusnya. Bapak ini cuma pelayan, kami juga walaupun anggota DPR biasa saja, mewakili saja. Karena itu mungkin ini menjadi penting bagi saya Pak, ini tolong yakinkan kami dengan anggaran yang ada ini," tambah Saleh.
Dalam dialog dengan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, Saleh menantang kementerian untuk membuktikan sejauh mana tambahan anggaran yang diajukan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
"Yakinkan kami, misalnya seperti Ekraf Bapak menciptakan lapangan pekerjaan berapa tahun 2026 dengan anggaran yang bapak miliki sekarang? Yang kedua, Bapak dikasih anggaran tambahan oleh pemerintah dapat Rp 1 triliun, berapa efeknya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, apakah sama atau jangan-jangan tidak sama?" tanya Saleh.
Saleh juga menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI akan mendukung penambahan anggaran bila terdapat dampak nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 1,06 triliun untuk tahun 2026. Anggaran ini terbagi menjadi Rp 290,9 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp 775,4 miliar untuk program ekonomi kreatif, di luar pagu indikatif awal sebesar Rp 528 miliar.
Menurut Teuku, tambahan anggaran tersebut sangat penting untuk memperkuat dukungan fiskal demi mencapai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program-program yang akan difokuskan meliputi pemberdayaan desa kreatif yang terintegrasi dengan BUMDes, pengembangan industri kriya dan kuliner, serta pelatihan bagi pelaku UMKM.
Selain itu, Kemenekraf juga akan mendukung peningkatan literasi dan inovasi digital yang mencakup pelatihan konten kreator, afiliator, pemasaran, desain grafis, serta skema beasiswa bagi talenta muda prasejahtera untuk mendukung peluang kerja remote dan global.
"Termasuk program akses pembiayaan, hak kekayaan intelektual, serta berbagai program inklusif dan sosial lainnya," pungkas Teuku.
Dengan dialog yang terbuka ini, diharapkan alokasi anggaran dapat benar-benar membawa manfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui sektor ekonomi kreatif dan UMKM yang menjadi fokus Kementerian Ekraf.
