Jakarta – Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, menyoroti adanya oknum yang memanfaatkan demo yang terjadi di beberapa wilayah belakangan ini. Menurutnya, demonstrasi yang merupakan bentuk penyampaian aspirasi itu tak lepas dari campur tangan pihak-pihak tertentu yang memicu kericuhan.
Dudung mengungkapkan, kebijakan dan terobosan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak diterima oleh sebagian pihak sehingga memicu ketegangan. "Bapak Presiden pernah menyampaikan bahwa tidak semua kebijakannya disukai banyak orang, ada yang merasa dirugikan. Padahal tujuannya sangat mulia, untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa," ujarnya.
Dia yakin mahasiswa dan buruh yang berdemo sejatinya ingin menyampaikan aspirasi dengan damai. Namun, ada yang memanfaatkan momentum tersebut. "Ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi, yaitu para perusuh yang tidak bertanggung jawab," tambah Dudung.
Mengenai identitas para perusuh, Dudung menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengungkapnya. "Bisa jadi berasal dari dalam maupun luar pemerintahan. Saya hanya dengar-dengar, tapi tidak bisa bertanggung jawab," katanya.
Soal wacana penerapan darurat militer untuk mengatasi demo, Dudung menegaskan belum ada pembicaraan resmi mengenai hal itu. Ia menjelaskan, darurat militer merupakan langkah terakhir yang melalui proses panjang, melibatkan pemerintah dan DPR. "Tahapannya ada tertib sipil dulu, darurat sipil, baru darurat militer seperti di Aceh dulu," katanya, menekankan bahwa saat ini belum ada kebutuhan untuk menerapkan darurat militer.
Dengan penjelasan tersebut, Dudung berharap situasi tetap kondusif dan aparat keamanan dapat menangani situasi dengan baik tanpa harus mengambil langkah ekstrem.
(fca/gbr)
