Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menegaskan pentingnya pemerintah mendengar dan mengkaji tuntutan 17+8 yang berfokus pada transparansi, reformasi, dan empati rakyat. Pesan ini disampaikan saat konferensi pers di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/9/2025).
Tokoh nasional seperti Nyai Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, serta pendeta dan mantan pejabat turut hadir dan menyuarakan harapan agar tuntutan tersebut bukan sekadar didengar tapi juga dijalankan.
Mantan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menilai isi 17+8 sejalan dengan prinsip yang selama ini didukung GNB. Ia menekankan, "Jangan cuma dengerin doang, lu kerjain itu apa yang diminta oleh orang tua dan anak muda ini."
Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Qotrunnada Wahid, menyoroti kuatnya demokratisasi digital dalam menyuarakan aspirasi. "Ini sangat baik karena ini disuarakan oleh masyarakat secara langsung, disuarakan oleh anak muda melalui moda digital," katanya.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas terkait sikap dan progres menanggapi tuntutan rakyat. "Jadi masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cukup bahwa pemerintahan ini bekerja, sedang berproses," ujarnya. Ia menegaskan pesan kebangsaan itu khusus ditujukan kepada Presiden Prabowo sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Reaksi Tokoh Terhadap Situasi Demonstrasi
Romo Franz Magnis-Suseno mengungkapkan bahwa demonstrasi belakangan merupakan ledakan kekecewaan masyarakat terhadap kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Namun, ia mengecam tindakan anarki dan penjarahan yang dilakukan oknum tertentu, "Itu bukan kemarahan rakyat, rupanya ada yang menunggangi dan memanfaatkan kesempatan untuk merusak."
Pendeta Gomar Gultom mengimbau agar para peserta demonstrasi tetap waspada dan tidak terprovokasi hal-hal yang merugikan tujuan aksi. Ia juga menyerukan bagi parlemen dan partai politik agar melakukan introspeksi dan memperbaiki diri guna merespons aspirasi rakyat dengan baik.
Pentingnya Evaluasi Anggaran dan Kebijakan
Dalam menanggapi alokasi RAPBN 2025, Erri Riyana Hardjapamekas dan Laode Muhammad Syarif sepakat bahwa kebijakan pemerintah harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat dan tidak melanjutkan program yang tidak efektif seperti "sekolah rakyat". Mereka berharap agar DPR dan Pemerintah lebih profesional, terutama aparat kepolisian, untuk menghindari kekerasan selama demonstrasi.
Guru Besar Fisipol UI, Ery Seda, menekankan perlunya pembenahan menyeluruh sistem pemerintahan agar pemimpin selalu berperilaku sesuai hukum tanpa tergantung pada siapa yang memimpin. Ia berkata, "Sistemnya harus dibenahi terlebih dahulu, sesudah itu, orang-orangnya."
Pandangan Kardinal, Pejabat, dan Aktivis Lain
Kardinal Suharyo meminta agar gagasan dari akademisi dan tokoh bangsa didengar tanpa kepentingan politik demi kebaikan negara. Ia mengajak seluruh bangsa untuk melakukan "tobat nasional" demi perbaikan bersama.
Alissa Wahid mengingatkan bahwa demonstrasi saat ini berbeda dengan sebelumnya karena kemarahan rakyat sudah sangat mendalam. Ia mengutip, "Kepercayaan itu seperti oksigen, saat ada tidak terasa, tapi saat tidak ada kita sesak nafas." Menurutnya, fokus keadilan ekonomi dan kesejahteraan harus segera diwujudkan agar ketegangan tak terus berlanjut.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim pun menggarisbawahi ancaman serius bagi nilai kemanusiaan dan kehidupan kebangsaan akibat peristiwa terakhir, meminta semua pemimpin agar memegang kuasa dengan penuh rasa dan tanggung jawab.
