Jakarta – Ketegangan politik antara Amerika Serikat (AS) dan Kolombia semakin memanas setelah Washington resmi menjatuhkan sanksi kepada Presiden Kolombia, Gustavo Petro. Pemerintah AS menuduh Petro tidak berhasil menahan laju perdagangan narkoba ilegal yang diduga melibatkan dirinya, istri, dan putranya.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa sang presiden dianggap membiarkan kartel narkoba berkembang tanpa kendali. "Presiden Petro telah membiarkan kartel narkoba berkembang pesat dan menolak untuk menghentikan aktivitas ini," ujar Scott, sebagaimana dilaporkan AFP pada Sabtu (25/10/2025).
Scott menegaskan bahwa Presiden AS Donald Trump berkomitmen penuh untuk melindungi negaranya. "Presiden (Donald) Trump mengambil tindakan tegas untuk melindungi negara kita dan menegaskan bahwa kita tidak akan menoleransi perdagangan narkoba di negara kita," sambungnya.
Ketegangan ini semakin meningkat setelah Trump secara terbuka menyebut Petro sebagai 'gembong narkoba'. Petro sendiri membantah tudingan tersebut dan berencana melakukan pembelaan hukum di pengadilan AS, "Saya akan membela diri secara hukum dengan pengacara Amerika di Pengadilan AS," katanya pada Kamis (23/10).
Di sisi lain, Pemerintah AS juga mengambil langkah lainnya, termasuk pemotongan bantuan ke Kolombia dan serangan udara terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa narkoba di wilayah lepas pantai Pasifik. Trump pun memperingatkan Petro agar berhati-hati, atau AS akan mengambil tindakan yang lebih keras terhadap dirinya dan negara Kolombia.
Menanggapi tudingan Trump, Presiden Petro secara tegas menolak dan menyebut bahwa dirinya telah difitnah oleh pejabat-pejabat tinggi AS. "Fitnah telah dilontarkan kepada saya di wilayah Amerika Serikat oleh pejabat tinggi," ungkapnya.
Situasi ini memicu perhatian internasional terkait hubungan kedua negara, serta upaya bersama dalam memberantas perdagangan narkoba yang selama ini menjadi isu besar di kawasan Amerika Latin.
