Jakarta – Kepala Jamintel Kejaksaan Agung, Reda Mantovani, mengungkap adanya 459 kepala desa di Indonesia yang terlibat kasus korupsi sepanjang tahun 2025. Menariknya, Provinsi Banten menjadi satu-satunya daerah yang tidak mencatatkan kasus korupsi kepala desa sama sekali.
"Dari 459 kepala desa yang terjerat tipikor, hanya Provinsi Banten yang zero. Harapannya, tahun depan tidak ada, minimal di provinsi-provinsi yang kami datangi termasuk Maluku Utara," ujar Reda dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).
Reda juga menjelaskan mengenai program Jaksa Garda Desa yang sedang digalakkan Kejaksaan Agung secara bertahap di enam provinsi. Program ini bertujuan memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana desa demi mengurangi potensi penyalahgunaan dana yang berujung korupsi.
"Pelaksanaannya kami lakukan secara bertahap, provinsi per provinsi agar input dan monitoring-nya lebih terstruktur. Harapannya awal tahun depan program ini sudah berjalan di semua provinsi," tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasi terhadap program Jaksa Garda Desa yang dinilai sangat membantu pemerintah daerah. Menurutnya, inisiatif Kejaksaan Agung ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan dari desa sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari bawah untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan.
"Alhamdulillah, Provinsi Banten menjadi proyek percontohan dan kami selaku pemerintah daerah sangat terbantu. Program ini membuat pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa lebih optimal, sehingga kepala desa terhindar dari potensi penyalahgunaan dana," kata Andra Soni.
Dengan adanya program Jaksa Garda Desa, diharapkan dana desa dan bantuan pemerintah provinsi untuk desa bisa dimanfaatkan secara maksimal dan transparan, sehingga pembangunan di tingkat desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
(maa/maa)
