Aksi dengan tajuk "Perempuan Melawan Kekerasan Negara" ini bukan sekadar seruan, mereka juga menghadirkan Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk memastikan semua suara berjalan inklusif. API mengutuk keras tindakan represif aparat keamanan yang semakin marak menimpa para demonstran serta menyuarakan keadilan bagi korban-korban insiden kekerasan, salah satunya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia akibat tertindas kendaraan taktis kepolisian meski sedang tidak ikut aksi unjuk rasa.
"Mereka minta ada ruang demokrasi, seharusnya penguasa di negeri ini, dari Presiden, eksekutif, yudikatif, termasuk wakil rakyat, apa yang dihadapi?" ungkap orator aksi di hadapan massa.
"Ketika melihat rakyat turun ke jalan protes melihat kelakuan penguasa, sekali lagi, mari kita tunduk sejenak pada para pejuang yang mati di medan juang. Kita juga mendesak demonstran yang ditangkap segera dibebaskan."
Enam Tuntutan API
Dalam aksinya, API menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah dan aparat keamanan, yaitu:
- Meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan segala bentuk kekerasan negara, termasuk menarik mundur TNI dan Polri dari penanganan keamanan dalam demonstrasi.
- Mendesak Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Agus Subiyanto segera menarik tentara yang terlibat bersama kepolisian dalam pengamanan ketertiban masyarakat.
- Meminta Kapolri Listyo Sigit mundur serta membebaskan seluruh masyarakat yang ditangkap tanpa syarat.
- Menuntut penghentian kriminalisasi terhadap rakyat, aktivis, jurnalis, dan pendamping hukum serta pembebasan tahanan tanpa syarat.
- Mendesak militer dikembalikan ke barak dan menghentikan keterlibatan TNI dalam urusan sipil.
- Menjamin hak konstitusional warga untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum tanpa intimidasi maupun kekerasan.
Situasi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia terus mendapat perhatian publik. Salah satu tuntutan yang ramai diperbincangkan adalah gerakan "17+8" yang menginginkan pembekuan kenaikan gaji dan fasilitas baru anggota DPR, penarikan TNI dari pengamanan sipil, serta pembebasan seluruh demonstran yang ditahan.
Aliansi Perempuan Indonesia tampil sebagai suara tegas dari perempuan dan masyarakat luas yang menuntut demokrasi sehat tanpa kekerasan usaha aparat negara. Aksi ini juga menjadi seruan kuat bagi pemerintah untuk lebih menghargai hak rakyat serta memastikan ruang demokrasi yang aman dan bermartabat.
